Gorontalo, KABARindo.News – Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali mencederai integritas hukum dan lingkungan hidup di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Oleh awak media terkonfirmasi pada narasumber Senin (14/07). Kali ini, sorotan publik tertuju pada tiga nama yang telah lama dikenal dalam jaringan pertambangan ilegal di wilayah Potabo: Parman, Saidi, dan Utun.
Ketiganya diduga kuat menjadi dalang utama aktivitas PETI yang beroperasi secara intensif di dalam kawasan Cagar Alam (CA) Potabo—sebuah wilayah konservasi yang dilindungi secara ketat oleh negara. Lebih memprihatinkan lagi, aktivitas ilegal ini dikabarkan mendapat dukungan terselubung dari oknum anggota TNI yang seharusnya menjadi penjaga teritorial dan kedaulatan hukum.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebut bahwa Parman, Saidi, dan Utun masing-masing memiliki lokasi operasional pertambangan ilegal sendiri-sendiri di dalam kawasan hutan lindung tersebut. Ketiganya juga memperkerjakan alat berat jenis excavator di wilayah eksploitasi masing-masing, menunjukkan skala aktivitas yang tidak bisa lagi dianggap sebagai tambang rakyat, melainkan operasi terorganisir yang melanggar hukum dan berisiko tinggi terhadap kerusakan ekologis.
Seorang narasumber yang mengetahui dinamika di lapangan menyebut, “Mereka bukan pemain kecil. Ada keterlibatan pihak berseragam yang memberi semacam ‘jaminan keamanan’ agar aktivitas PETI di dalam kawasan CA bisa terus berjalan.” Narasumber yang enggan diungkap identitasnya ini juga menjelaskan bahwa alat berat sudah masuk ke lokasi dan tenda-tenda operasi sudah berdiri secara permanen.
Secara hukum, keberadaan tambang ilegal di kawasan konservasi jelas melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 33 UU tersebut secara tegas melarang setiap orang melakukan kegiatan yang dapat mengubah keutuhan kawasan cagar alam. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 200 juta.
Lebih lanjut, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, juncto UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur bahwa kegiatan tanpa izin di kawasan hutan konservasi termasuk tindak pidana berat yang dapat dikenai pidana korporasi dan perorangan, dengan ancaman penjara hingga 15 tahun dan denda Rp 10 miliar.
Apabila benar ada keterlibatan anggota TNI aktif, maka selain pelanggaran pidana umum, hal ini juga melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta disiplin militer sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Seorang prajurit yang membekingi aktivitas ilegal, apalagi di wilayah konservasi, dapat diproses melalui Mahkamah Militer dengan sanksi pemecatan hingga pidana.
“Negara telah menetapkan kawasan CA sebagai wilayah dengan perlindungan tertinggi. Tidak boleh ada kegiatan ekonomi, apalagi pertambangan. Tapi yang terjadi justru negara kalah oleh alat berat dan jaringan kuasa,” tutur narasumber lainnya yang memahami regulasi kehutanan.
Ironisnya, keberadaan mereka di kawasan yang semestinya steril dari aktivitas manusia justru semakin hari semakin massif. Akses jalan telah dibuka, dan ekosistem lokal terganggu. Beberapa warga yang tinggal di sekitar kawasan mengaku tidak lagi melihat satwa endemik yang dulu sering muncul. “Hutan berubah jadi tambang. Bukan hanya pohon yang hilang, tapi kehidupan juga ikut punah,” kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Desakan terhadap aparat penegak hukum, termasuk Kodam, Polda, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), agar segera bertindak tidak dapat ditunda lagi. Negara tidak boleh tunduk pada jaringan kekuasaan ilegal yang merusak lingkungan dan mencoreng wibawa institusi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi. Namun awak media akan terus memantau perkembangan kasus ini secara intensif dan mendalam demi kepentingan publik, penegakan hukum, dan kelestarian lingkungan.
TimRED
