Provinsi Gorontalo, (KABARINDO.news) -Ratusan guru honorer di Kabupaten Bone Bolango terancam tidak menerima gaji, ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik. Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Diknas) dan ketua Komisi 1 segera menggelar RDP yang bertempat di ruangan Komisi 1 pada Hari Senin, 20 Januari 2025, pukul 16.00 WITA.
Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango, bersama Dinas Pendidikan (Diknas), segera merespons isu tersebut dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ketua Komisi I menegaskan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama, dan kesejahteraan guru tidak boleh diabaikan.
Realitanya adalah ratusan guru honorer yang berada di Bone Bolango sudah mengabdi, memiliki kelas mengajar, dan dibutuhkan di sekolah tempat mereka mengajar banyak tetapi belum terdaftar di data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) kini nasibnya sedang dipertaruhkan karena tidak memiliki SK.
Ketua Komisi 1 DPRD Bone Bolango, Rahmatia Deu akan menindaklanjuti hal tersebut ke MENPAR RB dan BKN untuk mempertanyakan bagaimana nasib para guru honorer tersebut mengingat ini menjadi keresahan tenaga pendidik.
“Kita harus mempertanyakan nasib Banyak guru Honorer yang sudah mengabdi tetapi potensi tidak mendapatkan gaji karena tidak memiliki SK sebab berbenturan dengan aturan terbaru dari KEMENPAR RB bahwa tidak ada pengangkatan tenaga Honorer baru”. ujar ketua komisi 1
Rahmatia Deu sangat menyayangkan dari tenaga pendidik yang sudah mengabdi tersebut karena mata anggaran untuk honorer itu ada di daerah, disekolah bahkan di kecamatan. Tetapi semua terbenturkanan dengan aturan yang ada.
Yang Menjadi keresahan kita adalah Dampak yang mungkin terjadi jika tenaga honorer tadi yang tidak memiliki SK karena tidak terdaftar di database BKN maka akan banyak sekolah yang kekurangan tenaga pendidik karena tidak diberikan gajinya.
